Padang Panjang, (SUMBAR).MN | Dugaan penggunaan mobil rental operasional sebelum kontrak pengadaan resmi ditandatangani menjadi sorotan publik, Senin (19/10/2026).
Informasi ini mencuat setelah diberitakan GoFaktaNews.com pada Minggu (27/9/2026), menyebutkan adanya dugaan penggunaan kendaraan operasional jenis Toyota Innova sebelum proses administrasi dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa diselesaikan secara resmi.
Sehingga tata kelola administrasi dan penggunaan anggaran di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Panjang dipertanyakan.
Persoalan ini, kini membutuhkan penjelasan terbuka, terutama menyangkut dasar penggunaan kendaraan, mekanisme pengadaan, serta legalitas pembebanan biaya sewa kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan keterangan seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, kendaraan tersebut diduga digunakan untuk menunjang aktivitas pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Narasumber itu juga menyebutkan bahwa biaya sewa kendaraan dibebankan kepada APBD.
Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait. Belum dapat dipastikan kapan kendaraan mulai digunakan, siapa yang memberikan persetujuan, serta bagaimana mekanisme pembayaran sewa dilakukan.
Penggunaan Sebelum Kontrak Perlu Dijelaskan
Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketertiban administrasi bukan sekadar formalitas. Setiap penggunaan anggaran harus memiliki dasar yang jelas, didukung dokumen yang sah, serta mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku.
Karena itu, apabila kendaraan benar telah digunakan sebelum kontrak ditandatangani, sejumlah pertanyaan mendasar patut dijawab.
Apakah terdapat surat pesanan, surat perintah, atau dokumen lain yang menjadi dasar pemanfaatan kendaraan?
Kapan masa sewa secara resmi dimulai? Siapa yang menyetujui penggunaan kendaraan tersebut?
Dan apakah pembayaran dilakukan untuk periode sebelum kontrak berlaku?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah proses administrasi telah berjalan sesuai ketentuan atau justru terdapat persoalan yang perlu dievaluasi.
Meski demikian, penggunaan kendaraan sebelum kontrak ditandatangani tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Penilaiannya harus didasarkan pada dokumen pengadaan, kronologi, ketentuan yang berlaku, serta penjelasan resmi dari pihak berwenang.
BKPSDM Diminta Membuka Informasi
Tim investigasi media ini sebelumnya telah mendatangi Kantor BKPSDM Kota Padang Panjang pada Rabu (16/9/2026), sekitar pukul 11.15 WIB, untuk meminta konfirmasi kepada Kepala BKPSDM, Zetrial. Namun, yang bersangkutan tidak berada di ruang kerjanya saat tim datang.
Saat berita ini diterbitkan, redaksi menyatakan belum memperoleh tanggapan mengenai dugaan penggunaan mobil rental sebelum kontrak ditandatangani.
Pokok persoalan yang perlu dijernihkan tetap menyangkut kronologi pemanfaatan kendaraan, dasar administrasi, proses pengadaan, serta pertanggungjawaban biaya sewa yang disebut bersumber dari APBD. Redaksi masih memerlukan konfirmasi terbaru untuk memastikan apakah telah ada penjelasan atau dokumen pendukung dari pihak terkait.
Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang, Zetrial, perlu diberikan ruang untuk menjelaskan duduk perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya dokumen atau ketentuan yang menjadi dasar penggunaan kendaraan.
Transparansi Anggaran Menjadi Taruhan
Penggunaan APBD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penjelasan mengenai pengadaan kendaraan operasional bukan hanya menyangkut administrasi internal, tetapi juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang daerah digunakan.
Klarifikasi terbuka akan membantu menjawab apakah prosedur telah dijalankan sesuai aturan, apakah pembayaran memiliki dasar yang sah, dan apakah terdapat kekurangan administrasi yang perlu diperbaiki.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila seluruh proses telah sesuai aturan, dokumen dan penjelasan yang transparan dapat meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi BKPSDM Kota Padang Panjang maupun pihak lain yang berkepentingan.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol pers untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan.
(Al/Redaksi)
